Inilah Salah Satu Sumber Kekecewaan Pasien BPJS

Kita tidak menutup mata terhadap upaya-upaya perbaikan yang terus dilakukan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), khususnya dalam hal ini BPJS Kesehatan. Namun tidak dipungkiri pula adanya kekecewaan yang dirasakan oleh beberapa pasien BPJS. Banyak hal yang bisa menjadi penyebab kekecewaan itu. Secara kolektif kekecewaan tersebut timbul akibat dari adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Pertanyaan kritisnya adalah, apa yang membentuk harapan masyarakat?

Harapan masyarakat bisa terbangun dari sejumlah faktor, diantaranya adalah dari informasi yang sampai kepada mereka, atau dari persepsi yang mereka bangun dari informasi yang mereka terima dari berbagai sumber. Ketika masyarakat memiliki informasi yang minim tentang hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan BPJS, maka kondisi ini akan menjadi lahan subur bagi munculnya berbagai kekecewaan.

Sejumlah pasien BPJS berkunjung ke FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) bukan untuk berobat, melainkan untuk meminta rujukan ke Rumah Sakit. Tenaga kesehatan di FKTP bertahan untuk tidak memberikan rujukan karena keluhan yang disampaikan pasien masih berkaitan dengan penyakit yang tidak termasuk kasus rujukan. Pasien ngotot untuk tetap meminta rujukan karena merasa berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan di faskes (fasilitas kesehatan) manapun. Kasus seperti ini bisa muncul dimanapun ketika informasi yang sampai kepada masyarakat mengenai prosedur-prosedur pelayanan sangat minim. Di sini kita sebenarnya sedang menggarisbawahi makna penting dari sebuah sosialisasi; atau makna vital dari sebuah diseminasi informasi.

Ketika ada segmen masyarakat yang tidak (atau belum) faham sepenuhnya dengan kaidah-kaidah prosedural dari sebuah layanan, maka fakta tersebut bukan untuk menyalahkan mereka, melainkan itulah sesungguhnya “alarm” yang sedang “berbunyi” atau sedang mengabarkan minimnya informasi yang sampai kepada mereka. Maka sepantasnya, seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) terkait kemudian menindaklanjutinya dengan aksi yang relevan. Siapa saja stakeholder terkait itu? Siapa lagi kalau bukan BPJS, DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional), Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, FKTP (milik Pemerintah maupun Swasta). Salah satu aksi relevan yang bisa dilakukan oleh stakeholder tersebut adalah menghadirkan “Maklumat Pelayanan” di sejumlah lokus yang terbuka bagi publik.

Mari kita rapatkan barisan (mari kita rapatkan shof) untuk membangun sinergi yang lebih kuat dan memberdayakan. Jangan ada perasaan di antara kita ada yang lebih tinggi dari yang lain, karena hanya Allah yang Maha Tinggi, Maha Mulia. Jangan karena ada di antara kita yang merasa bertanggungjawab langsung kepada Presiden lalu seolah-olah kita menafikan kesetaraan dalam koordinasi. Kepada siapapun kita bertanggungjawab, saya kira yang terpenting adalah, bahwa kita semua sama-sama memegang amanah untuk bertanggungjawab kepada yang Maha Kuasa. Oke?? Jangan gadaikan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di bawah “arogansi kekuasaan” yang salah kaprah. Wallahua’lam

Share :