Akhirnya, Keluar Perubahan Peraturan BPJS Kesehatan yang Sempat Menggemparkan Itu

Gonjang ganjing seputar Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, yang saat itu diberlakukan tanpa sosialisasi terlebih dahulu, akhirnya dirubah dengan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP.

Satu hal yang menarik dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3/2015 tersebut adalah konsideran yang digunakan, bahwa pembayaran kapitasi kepada FKTP sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP perlu disosialisasikan terlebih dahulu agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif dan efisien;

Konsideran sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat saya, adalah pertanda yang sangat positif tentang keterbukaan BPJS Kesehatan terhadap berbagai dinamika yang muncul pasca penerapan “mendadak” Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2/2015 kala itu.

Ada dua pasal yang berubah, yakni pasal 41 dan pasal 42. Untuk memudahkan perbandingan, kedua pasal tersebut saya kutip dalam uraian berikut dengan mencantumkan secara utuh ketentuan sebelum perubahan dan ketentuan-ketentuan setelah perubahan.

Pasal 41 (sebelum perubahan):

Pada saat Peraturan BPJS Kesehatan ini mulai berlaku, bagi FKTP yang telah melaksanakan perjanjian kerjasama dalam rangka pembayaran kapitasi berbasis komitmen pelayanan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama.

Pasal 41 (setelah perubahan):

Pada saat Peraturan BPJS Kesehatan ini mulai berlaku:

a.         Perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan FKTP yang disepakati sebelum Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama; dan

b.        Perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan FKTP dalam rangka pelaksanaan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 yang dituangkan dalam bentuk addendum perjanjian kerja sama dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Pasal 42 (sebelum perubahan):

(1)   Penerapan Norma Penetapan Besaran Tarif Kapitasi kepada FKTP dilaksanakan dengan tahapan:

a.    seluruh Puskesmas secara Nasional mulai 1 Agustus 2015 kecuali Puskesmas di daerah terpencil dan sangat terpencil;

b.    seluruh Rumah Sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara secara Nasional paling lambat 1 Januari 2017 kecuali Rumah Sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktek dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara di daerah terpencil dan sangat terpencil.

(2)   Penerapan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan kepada FKTP dilaksanakan dengan tahapan:

a.     Puskesmas di wilayah Ibukota Provinsi mulai diujicoba sejak 1 Agustus 2015;

b.    seluruh Puskesmas secara Nasional mulai 1 Januari 2016 kecuali Puskesmas di daerah terpencil dan sangat terpencil;

c.     seluruh Rumah Sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara secara Nasional mulai 1 Januari 2017 kecuali Rumah Sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara di daerah terpencil dan sangat terpencil.

(3)   Dalam hal terdapat Rumah Sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang menyatakan sepakat, dapat menerapkan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan sebelum 1 Januari 2017.

(4)   Dalam hal kondisi geografis, ketersediaan sumber daya dan jaringan data pada suatu FKTP mengakibatkan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan tidak dapat diberlakukan, BPJS Kesehatan dapat menunda pelaksanaan Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP tersebut.

Pasal 42 (setelah perubahan):

(1)      Penerapan Norma Penetapan Besaran Tarif Kapitasi kepada FKTP sebagaimana diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 30 Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosil Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 ditunda pemberlakuannya untuk dilakukan penyempurnaan.

(1a)  Kekurangan atau kelebihan atas pembayaran kapitasi yang telah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 diperhitungkan paling lambat dalam pembayaran kapitasi bulan berikutnya.

(1b) Norma Penetapan Besaran Tarif Kapitasi kepada FKTP diberlakukan setelah dilakukan penyempurnaan dan dilakukan penyesuaian perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan FKTP, atau paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan BPJS Kesehatan ini diundangkan.

(2)      Penerapan pembayaran kapitasi berbasis pemenuhan komitmen pelayanan kepada FKTP dilaksanakan dengan tahapan:

a.    Terhadap Puskesmas di wilayah Ibukota Propinsi dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Puskesmas, atau selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2016; dan

b.    Terhadap Puskesmas di wilayah selain ibukota Propinsi, Rumah Sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktek dokter, atau fasilitas kesehatan yang setara dilakukan setelah terjadi kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan FKTP, atau selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2017 kecuali bagi FKTP di daerah terpencil dan sangat terpencil.

(3)      Dihapus

(4)      Dihapus

Demikian informasi tentang perubahan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 yang tertuang dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan Pada FKTP.

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 di atas ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2015 oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan (Fachmi Idris), dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Yasonna H. Laoly).

Share :