Membedah Perpres 28/2016 Terkait Jaminan Kesehatan

Dinamika penyelenggaraan jaminan kesehatan di negeri ini terus menggeliat menuju perubahan yang insya Allah lebih baik. Perpres (Peraturan Presiden) terkait jaminan kesehatan mengalami sejumlah penyesuaian. Setahun sebelum penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional mulai dilaksanakan, pemerintah menetapkan dan sekaligus mengundangkan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Sampai artikel ini saya tulis (Ahad dini hari, 17 April 2016), Perpres 12/2013 itu sudah 3 (tiga) kali mengalami perubahan.

Perubahan pertama tertuang dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Perpres 12/2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan kedua tertuang dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 12/2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Perubahan ketiga tertuang dalam Perpres yang kali ini kita akan bedah, yakni Perpres Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres 12/2013 Tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres 28/2016 ini, terdapat 4 (empat) ketentuan yang dirubah. Perubahan tersebut berupa penambahan pasal dan/atau perubahan konten-redaksional. Keempat ketentuan yang dirubah itu adalah sebagai berikut: (bagian yang saya beri tanda warna kuning adalah ketentuan setelah perubahan)

Pertama, ketentuan Pasal 16D ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 16D berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16D

1) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitunganbesaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

2) Ketentuan batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.

Kedua, ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 16F diubah, sehingga Pasal 16F berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16F

1) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja:

a. sebesar Rp 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

b. sebesar Rp 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

c. sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

2) Ketentuan besaran iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.

Ketiga, ketentuan Pasal 23 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

1) Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) berupa layanan rawat inap sebagai berikut:

a. ruang perawatan kelas III bagi:

1. Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan

2. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja yang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

b. ruang Perawatan kelas II bagi:

1. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;

2. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;

3. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya;

4. Peserta Pekerja Penerima Upah selain angka 1 sampai dengan angka 3 dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan Gaji atau Upah sampai dengan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan

5. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja yang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II.

c. ruang perawatan kelas I bagi:

1. Pejabat Negara dan anggota keluarganya;

2. Pimpinan dan anggota DPRD beserta anggota keluarganya;

3. Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;

4. Anggota TNI dan penerima pensiun Anggota TNI yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;

5. Anggota Polri dan penerima pensiun Anggota Polri yang setara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya;

6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya;

7. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan;

8. Peserta Pekerja Penerima Upah selain angka 1 sampai dengan angka 5 dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan Gaji atau Upah di atas Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah); dan

9. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja yang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

2) Ketentuan manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.

Keempat, ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

1) Peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi dari pada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.

2) Selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya atas kelas yang lebih tinggi dari haknya dapat dibayar oleh:

a. Peserta yang bersangkutan;

b. Pemberi Kerja; atau

c. Asuransi kesehatan tambahan.

3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:

a. PBI Jaminan Kesehatan; dan

b. Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A.

4) Pembayaran selisih oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk untuk Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Itulah keempat ketentuan perubahan yang tertuang dalam Perpres 28/2016 ini. Perpres tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 31 Maret 2016.

Dua Hal Mendasar

Setelah menyimak Perpres 28/2016, dapat disimpulkan bahwa ada dua hal mendasar yang tertuang di dalam Perpres 28 tersebut. Hal mendasar pertama adalah pembatalan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, atau lebih tepatnya Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PPBPU) kategori Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, yang semula ditetapkan dalam Perpres 19/2016 naik menjadi Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang per bulan, dibatalkan kenaikan tersebut dalam Perpres 28/2016 ini sehingga tetap pada besaran sebelumnya Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan. Dalam kerangka berpikir positif, pembatalan ini lebih mencerminkan sensitivitas hati Presiden terhadap gejolak sukma publik terkait kenaikan dimaksud.

Hal mendasar kedua adalah, penegasan atau pemantapan pengertian dan implementasi cost sharing (termasuk pula coordination of benefit) dalam kasus perawatan di kelas yang lebih tinggi daripada hak peserta semula, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perpres 28/2016 ini. Sebelum dirubah, Perpres 19/2016 Pasal 24 ayat (1) berbunyi:

Peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi dari haknya dapat mengikuti asuransi kesehatan tambahan.

Dalam Perpres 28/2016, Pasal 24 ayat (1) tersebut dirubah atau lebih disempurnakan lagi sehingga berbunyi:

Peserta yang menginginkan kelas yang lebih tinggi daripada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan.

Dengan penyempurnaan tersebut, maka Peserta JKN atau Peserta BPJS Kesehatan yang menginginkan kelas yang lebih tinggi daripada haknya, tidak dibatasi “harus” mengikuti asuransi tambahan. Dengan kata lain, saat yang bersangkutan dirawat bisa memilih kelas yang lebih tinggi dari haknya, cukup dengan membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan total biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan itu, tanpa harus mengikuti asuransi tambahan. Bedanya, jika mengikuti asuransi tambahan, maka selisih biaya akibat peningkatan kelas perawatan itu (bisa) dibayar oleh pihak asuransi tambahan yang diikuti. Sementara jika tidak mengikuti asuransi tambahan, maka selisih biaya sebagaimana dimaksud mau tak mau harus dibayar dari kantong sendiri. Atau, jika sebagai pekerja yang beruntung, selisih biaya itu bisa dibayar oleh pemberi kerja.

Demikian sekilas proses “pembedahan” Perpres 28/2016. Tak ada gading yang tak retak. Maafkan kalau saya salah ya.