JKN Kita Tidak Sedang Baik-Baik Saja

Ilustrasi yang menggambarkan tantangan keseimbangan JKN untuk menjamin keberlanjutan program.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan merupakan salah satu pencapaian besar dalam upaya Indonesia mewujudkan akses layanan kesehatan universal. Dengan cakupan yang hampir menyeluruh, JKN telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama mereka yang sebelumnya sulit mendapatkan layanan kesehatan. Namun, di balik keberhasilan ini, terdapat persoalan mendasar yang mengancam keberlanjutan program ini. Salah satu isu utama adalah rasio biaya pelayanan kesehatan terhadap premi yang sangat tinggi.

Ketidakseimbangan Antara Biaya dan Pendapatan

Sebagai program asuransi sosial, JKN bergantung pada prinsip gotong-royong, di mana iuran peserta digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan bagi seluruh anggota. Namun, data menunjukkan bahwa rasio klaim biaya pelayanan kesehatan terhadap pendapatan premi terus meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, pengeluaran JKN untuk membayar klaim layanan kesehatan sering kali melebihi pendapatan yang diperoleh dari premi peserta.

Ketidakseimbangan ini sebagian besar disebabkan oleh:

1. Besaran Premi yang Tidak Mencukupi: Premi peserta JKN, terutama pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, masih tergolong rendah dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan.
2. Peningkatan Beban Penyakit: Perubahan pola penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular (seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung) meningkatkan biaya pelayanan kesehatan secara signifikan.
3. Rasio Keaktifan Premi yang Rendah: Banyak peserta PBPU yang menunggak pembayaran premi, sehingga mempersempit basis pendapatan JKN.

Dampak Ketidakseimbangan

Ketidakseimbangan ini tidak hanya membebani BPJS Kesehatan tetapi juga berpotensi (sekali lagi berpotensi) berdampak pada berbagai aspek layanan kesehatan:

1. Keterlambatan Pembayaran Klaim: Banyak fasilitas kesehatan (rumah sakit dan klinik) mengalami keterlambatan pembayaran dari BPJS, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas layanan.
2. Efisiensi yang Terancam: Untuk mengatasi defisit, BPJS sering kali harus menekan biaya layanan kesehatan, yang dapat berujung pada pembatasan akses atau kualitas layanan.
3. Ketergantungan pada Subsidi Pemerintah: Untuk menutupi defisit, pemerintah harus mengalokasikan anggaran tambahan yang seharusnya dapat digunakan untuk sektor lain.

Penyebab Utama Masalah

1. Struktur Iuran yang Tidak Berbasis Aktuaria: Premi yang saat ini ditetapkan tidak sepenuhnya mencerminkan risiko kesehatan dari populasi yang dilayani. Akibatnya, terdapat mismatch antara kebutuhan biaya pelayanan dengan pendapatan premi.
2. Kepatuhan Peserta yang Rendah: Rasio keaktifan peserta PBPU dalam membayar premi berada pada kisaran 50–70%. Hal ini menurunkan pendapatan dan meningkatkan risiko defisit.
3. Meningkatnya Moral Hazard: Beberapa peserta cenderung memanfaatkan layanan kesehatan secara berlebihan karena adanya subsidi penuh atau sistem kapitasi yang kurang efektif.
4. Ketimpangan Pelayanan Kesehatan: Daerah dengan infrastruktur kesehatan yang terbatas cenderung mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk mengakses layanan kesehatan yang memadai.

Solusi untuk Menjaga Keberlanjutan JKN

• Reformasi Struktur Premi:
• Penyesuaian premi berdasarkan risiko kesehatan peserta.
• Menerapkan premi yang lebih fleksibel untuk kelompok PBPU dengan insentif bagi peserta yang membayar secara rutin.
• Meningkatkan Kepatuhan Peserta:
• Melibatkan teknologi digital untuk mempermudah pembayaran premi.
• Memberikan sanksi administratif bagi peserta yang menunggak premi.
• Peningkatan Efisiensi Sistem:
• Mengoptimalkan sistem kapitasi di tingkat layanan primer untuk mengurangi beban layanan di rumah sakit.
• Memperketat pengawasan terhadap penggunaan layanan kesehatan untuk mencegah moral hazard.
• Kolaborasi dengan Swasta:
• Melibatkan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu subsidi premi bagi kelompok miskin.
• Edukasi dan Kesadaran Masyarakat:
• Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar premi secara tepat waktu dan memanfaatkan layanan kesehatan secara bijak.

Kesimpulan

JKN adalah program yang sangat penting untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan. Namun, tantangan rasio biaya terhadap premi yang tinggi menunjukkan bahwa “JKN kita tidak sedang baik-baik saja”.

Diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini demi keberlanjutan program JKN di masa depan. Dengan reformasi yang tepat dan dukungan semua pihak, JKN dapat terus menjadi pelindung kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Location: West Karawang, Karawang, West Java, Indonesia

Share :